"Kami baru saja rapat dipimpin saya sendiri peserta rapatnya adalah kepala BNPB Ketua Satgas Pak Doni Monardo, lalu didampingi juga oleh Dirjen P2P Kemenkes, kemudian ada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, kemudian didampingi juga oleh Kepala Divisi Hukum Mabes Polri dan Jamintel dari Kejaksaan Agung RI serta dari Badan Intelijen Negara," kata Mahfud melalui siaran YouTube BNPB, Minggu (29/11/2020).
Mahfud mengatakan penularan virus Corona saat ini masih terjadi. Sehingga, katanya, perlu dilakukan contact tracing.
"Pemerintah ini menekankan sekali lagi bahwa, satu dalam situasi penularan COVID-19 yang masih terjadi maka setiap warga negara hendaknya menjalankan protokol kesehatan termasuk secara sukarela mau untuk dites, ditelusuri kontak eratnya serta bersedia menjalani perawatan atau karantina jika positif tertular virus Corona," kata dia.
Selain itu, Mahfud mengatakan pemerintah terus melakukan 3T untuk melacak penyebaran virus Corona. Dia juga meminta masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan 3 M.
"Pelaksanaan 3T, yaitu testing, tracing dan treatment di samping melakukan upaya pencegahan melalui 3M, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan adalah merupakan tindakan kemanusiaan dan nondiskriminatif sehingga siapa pun wajib mendukungnya. Pelaksanaan 3T dilaksanakan oleh petugas kesehatan yang dapat mengakses informasi dan data pasien maupun kontak eratnya dalam rangka mencegah terjadinya penularan. Data tersebut tidak untuk disebarkan kepada publik melainkan hanya untuk kepentingan penanganan kasus," sebut dia.
Pada poin berikutlah Mahfud menyayangkan sikap Habib Rizieq. Kepada masyarakat, Mahfud meminta kooperatif dalam penanganan virus Corona.
"Kami sangat menyesalkan sikap Muhammad Rizieq Syihab yang menolak untuk dilakukan penelusuran kontak mengingat yang bersangkutan pernah melakukan kontak erat dengan pasien COVID-19. Kami meminta sekali lagi kepada masyarakat luas siapa pun agar kooperatif sehingga penanganan COVID-19 berhasil," katanya. [detik.com]