Pemprov DKI Jakarta akan mengusulkan ke pusat agar mengganti bantuan sembako dalam upaya penanganan Covid-19 di tahun 2021, menjadi bantuan langsung tunai (BLT).
Bagaimana dengan di Jawa Barat ( Jabar), apakah juga akan usulkan bansos sembako diganti BLT ?
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, dilansir dari Kompas.com, menyatakan sependapat dan akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait usulan Fraksi Partai Gerindra untuk mengganti bantuan sembako dalam upaya penanganan Covid-19, menjadi bantuan langsung tunai (BLT).
"Eksekutif menyampaikan apresiasi dan terima kasih serta sependapat untuk mengganti penyaluran sembako menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT)," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ariza Patria, dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Jumat (27/11/2020).
Untuk itu, Ariza menyampaikan bahwa pelaksanaan pemberian BLT akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan pemerintah pusat.
Sebelumnya, Fraksi Partai Gerindra mengusulkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada warga yang terdampak pandemi Covid-19.
"Kami menyarankan sebaiknya (bantuan untuk warga) dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT)," ujar Inggard Joshua, perwakilan fraksi Gerindra, Jumat.
Pasalnya, Fraksi Gerindra menilai bahwa pemberian bantuan sosial (bansos) dalam bentuk paket bahan pangan atau sembako pada tahun ini belum berjalan efektif dan menimbulkan masalah, terutama dalam hal pendistribusian.
Sebaliknya, bantuan dalam bentuk BLT dinilai lebih bisa dimonitor dengan baik oleh para pemangku kebijakan.
Hal tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Jumat (27/11/2020).
Dalam rapat kali ini, seluruh fraksi yang tergabung dalam DPRD DKI Jakarta menyampaikan pandangannya terhadap rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021.
Kemudian, Pemprov DKI melalui Wakil Gubernur Ariza Patria menyampaikan tanggapannya atas pandangan fraksi-fraksi di hari itu.
Dalam rapat kali ini, seluruh fraksi yang tergabung dalam DPRD DKI Jakarta menyampaikan pandangannya terhadap rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021.
Kemudian, Pemprov DKI melalui Wakil Gubernur Ariza Patria menyampaikan tanggapannya atas pandangan fraksi-fraksi di hari itu.
Sementara Pemprov Jabar sudah memutuskan penggantian bansos sembako menjadi bantuan langsung tunai pada pelaksanaan bansos provinsi tahap empat.
Gubernur yang akrab disapa Emil ini mengatakan bansos tahap keempat ini akan berbentuk uang tunai senilai Rp 500 ribu. Oleh karena itu, Emil memastikan tidak ada komoditas yang kedaluarsa di bansos tahap keempat.
"Dari kami kan kalau yang pengiriman bansos kan ada dua lagi. Yang ketiga dilakukan, sudah berproses. Tapi yang ketiga ini terbagi sembako dan tunai. Yang keempat ini kan full tunai, yang diagendakan di awal Desember. Jadi tetap sesuai jadwal, tapi timingnya sesudah hari pencoblosan," ujarnya, di Gedung Sate, Senin (5/10).
Mengingat adanya Pilkada Serentak, pendistribusian bansos tahap empat akan didistribusikan setelah 9 Desember 2020 atau setelah pemungutan suara.
Di Jawa Barat sendiri, terdapat delapan daerah yang menyelenggarakan pilkada, yakni Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Pangandaran.
Dalam rapat kali ini, seluruh fraksi yang tergabung dalam DPRD DKI Jakarta menyampaikan pandangannya terhadap rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021.
Kemudian, Pemprov DKI melalui Wakil Gubernur Ariza Patria menyampaikan tanggapannya atas pandangan fraksi-fraksi di hari itu.
Sementara Pemprov Jabar sudah memutuskan penggantian bansos sembako menjadi bantuan langsung tunai pada pelaksanaan bansos provinsi tahap empat.
Gubernur yang akrab disapa Emil ini mengatakan bansos tahap keempat ini akan berbentuk uang tunai senilai Rp 500 ribu. Oleh karena itu, Emil memastikan tidak ada komoditas yang kedaluarsa di bansos tahap keempat.
"Dari kami kan kalau yang pengiriman bansos kan ada dua lagi. Yang ketiga dilakukan, sudah berproses. Tapi yang ketiga ini terbagi sembako dan tunai. Yang keempat ini kan full tunai, yang diagendakan di awal Desember. Jadi tetap sesuai jadwal, tapi timingnya sesudah hari pencoblosan," ujarnya, di Gedung Sate, Senin (5/10).
Mengingat adanya Pilkada Serentak, pendistribusian bansos tahap empat akan didistribusikan setelah 9 Desember 2020 atau setelah pemungutan suara.
Di Jawa Barat sendiri, terdapat delapan daerah yang menyelenggarakan pilkada, yakni Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Pangandaran.
"Memang rawan, sehingga kami memutuskan pembagian bansos akan diatur, ditunda dengan cara yang baik di daerah yang Pilkada, agar tidak dijadikan sumber pelanggaran terkait bantuan sosial," katanya.
Sebelumnya diberitakan, pendistribusian bantuan sosial (bansos) tahap II Provinsi Jawa Barat (Jabar) sudah rampung. Persentase berhasil serah nyaris 100 persen. Dari 1.392.407 Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) penerima bansos, hanya 9.598 paket atau 0,6 persen yang gagal serah.
Hal tersebut memperlihatkan, pendataan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jabar baik dan akurat. Asisten Daerah (Asda) Bidang Administrasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jabar sekaligus Ketua Tim Penyaluran Bansos Provinsi Jabar Dudi Sudradjat Abdurachim mengatakan, terdapat 23 tahap cleansing data penerima bansos provinsi tahap II.
"Kami menyinkronkan kode kabupaten/kota, memastikan NIK valid, memeriksa pekerjaan, sampai mengecek nama dan alamat penerima bansos. Banyaknya tahapan cleansing data membuat data penerima bansos semakin akurat," kata Dudi, Jumat (4/9).
Pemda Provinsi Jabar berkoordinasi dengan dengan sejumlah pihak, seperti Ombudsman, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), supaya tidak ada penerima bansos ganda.
Dudi menyatakan, hasil evaluasi distribusi bansos tahap I menjadi pertimbangan, seperti mengganti komoditas telur menjadi susu dan masker kain. Pergantian komoditas mampu menekan dinamika yang hadir selama proses pendistribusian.
"Waktu pendistribusian hampir sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Memang ada keterlambatan, tapi itu hanya 2-3 hari," ucapnya.
Menurut Dudi, hingga pendistribusian bansos tahap II selesai, pihaknya belum menerima laporan adanya penyelewengan. Pemilihan mitra kerja yang kredibel dalam pengadaan barang dan jasa pengiriman, yakni Perum Bulog dan PT Pos Indonesia, membuat distribusi bansos provinsi berjalan optimal.
"Perum Bulog dan PT Pos Indonesia merupakan perusahaan-perusahaan BUMN yang sudah berpengalaman dan memiliki sejarah panjang. Dan pasti kedua perusahaan itu akan menjaga reputasi," katanya.
Dudi mengatakan, Pemda Provinsi Jabar melalui Surat Perintah Sekretaris Daerah Jabar menugaskan para Eselon II sebagai petugas penghubung (liaison officer). Penugasan tersebut bertujuan untuk monitoring evaluasi, menyelesaikan dan mengantisipasi hambatan dalam penyaluran bansos provinsi.
"LO ini menjadi jembatan komunikasi antara provinsi dan kabupaten/kota," ucapnya.
Pendistribusian bansos provinsi tahap II disertai pelaporan ketat sesuai dengan data. Petugas harus menyerahkan paket secara langsung ke penerima, sesuai dengan kartu identitas. Jika data nama dan alamat tidak sesuai, maka paket bansos provinsi dikembalikan untuk diverifikasi ulang.
sumber : (Kompas.com/Tribunjabar.id -Muhamad Syarif Abdussalam)
Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pemprov DKI Akan Ganti Bantuan Sembako Jadi BLT di Tahun 2021"; dan tayang di Tribunjabar.id dengan judul Pilkada Membuat Pemprov Jabar Menunda Pencairan Bansos Tahap Empat